BOALEMO, – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti kondisi fiskal daerah dalam rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Fraksi tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Boalemo menerapkan skala prioritas yang lebih ketat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan memfokuskan belanja pada kebutuhan dasar masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo, Harijanto Mamangkey. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang dibiayai APBD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap rupiah belanja daerah harus dipertimbangkan urgensinya. Rakyat membutuhkan jalan yang layak untuk beraktivitas, bukan kebijakan yang tidak menyentuh persoalan mendasar,” ujar Harijanto dalam rapat paripurna.
Ia menilai kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kabupaten Boalemo masih memerlukan perhatian serius. Kerusakan pada ruas jalan, jembatan, hingga plat duiker dinilai belum tertangani secara optimal, sehingga berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pembangunan infrastruktur dasar seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti komposisi belanja daerah. Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap belanja yang dinilai belum menjadi kebutuhan prioritas, termasuk anggaran perjalanan dinas, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan APBD.
Harijanto menegaskan bahwa efisiensi anggaran saat ini bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan menjadi kebutuhan yang harus diterapkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, APBD perlu diarahkan kembali pada fungsi utamanya, yakni mendukung pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pelayanan, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan anggaran, kata Harijanto, harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Penggunaan anggaran harus mengedepankan prinsip efektivitas dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Boalemo,” pungkasnya.
Melalui pandangan akhir terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah dapat memperkuat tata kelola keuangan, menetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat, serta memastikan setiap program yang dijalankan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
