BOALEMO, newsline.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 21 November 2025. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Harijanto Mamangkey selaku juru bicara fraksi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Boalemo atas penyampaian nota keuangan dan dokumen Ranperda APBD 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal nasional yang semakin ketat.
Fraksi menyoroti kondisi fiskal tahun 2026 yang diperkirakan mengalami tekanan akibat penurunan signifikan transfer ke daerah, termasuk DBH, DAU, dan DAK. Penurunan ini dinilai akan berdampak pada kapasitas daerah dalam mempertahankan kualitas belanja publik dan pembangunan infrastruktur dasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi PDI Perjuangan menilai langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah daerah merupakan pilihan tepat selama tidak mengurangi layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Fraksi juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Terkait struktur belanja, fraksi meminta agar belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer disusun secara terukur dan berorientasi output. Setiap anggaran diminta diarahkan pada program efektif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Fraksi pun mencermati defisit sebesar Rp100 juta yang akan ditutupi melalui SILPA tahun sebelumnya dan menilai langkah tersebut masih realistis.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan turut menyampaikan sejumlah catatan penting, di antaranya:
- Aspirasi reses DPRD yang telah masuk dalam SIPD dan RKPD — seperti UMKM, rumah layak huni, serta bantuan untuk petani dan nelayan — agar memperoleh ruang dalam APBD 2026.
- Pemerintah diminta memprioritaskan perbaikan gedung sekolah TK/PAUD, SD, hingga SMP yang kondisinya dinilai memprihatinkan.
- TPP pegawai, tenaga medis, perangkat desa, guru PAUD, imam, guru ngaji, pemangku adat, dan insentif dasawisma diharapkan tetap teranggarkan penuh selama 12 bulan.
- Penempatan tenaga medis di Desa Tangga Barito dan kawasan Moliulo Km 43 dianggap penting demi menjamin akses layanan kesehatan.
- Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti serius surat peringatan kedua Kementerian Lingkungan Hidupterkait persoalan lingkungan yang berpotensi memicu banjir di Kecamatan Wonosari.
- Pengalokasian anggaran untuk memastikan berfungsinya alat uji KIR di Dinas Perhubungan menjadi perhatian utama fraksi.
- Pemerintah diminta tidak bergantung pada dana transfer pusat serta memperbaiki tata kelola BUMD dan BUMDesagar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Setelah menyampaikan pandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tata tertib DPRD.
Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Boalemo, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta undangan lainnya. (*)
