BOALEMO, newsline.id – Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Boalemo. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang serta dugaan ketidaktepatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Rencana sidak tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II, Silfana Saidi, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPD Akpersi Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, serta pengelola SPBU Mananggu, Rabu (11/3/2026).
Menurut Silfana, sidak ini penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah ini kami ambil untuk menjawab keresahan masyarakat. Kami ingin memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan antrean berkepanjangan,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi II juga menyoroti pentingnya pengaturan jam operasional SPBU. Silfana mendorong pihak PT Pertamina (Persero) agar tetap membuka layanan pada hari Minggu guna mengantisipasi lonjakan antrean di awal pekan.
“Kami berharap pelayanan tetap berjalan di hari libur, sehingga distribusi lebih merata dan antrean bisa diminimalisir,” tambahnya.
Selain itu, Komisi II DPRD Boalemo akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui pengiriman surat resmi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Gorontalo serta pihak Pertamina. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebijakan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya berfokus pada pelayanan, sidak yang akan dilakukan juga menyasar praktik penyaluran BBM yang tidak sesuai aturan. Silfana menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi hanya diperbolehkan melalui lembaga resmi seperti SPBU, Pertashop, dan Pertamini yang memiliki izin.
Ia juga menyoroti maraknya penjualan BBM oleh pengecer ilegal yang dinilai turut memperparah kondisi antrean di SPBU. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak membeli BBM dari sumber yang tidak resmi.
“Distribusi yang tidak sesuai prosedur akan berdampak luas, termasuk memperpanjang antrean. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat Boalemo,” pungkasnya. (*)
