PERMAHI Desak APH Periksa Kades Wonggarasi Timur: Inspektorat Mandul, Dugaan Korupsi Mencuat

Thursday, 12 March 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POHUWATO,  newsline.id, -Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) secara resmi menyatakan mosi tidak percaya terhadap fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pohuwato terkait dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Wonggarasi Timur Kecamatan Wanggarasi. Kamis, 12 Maret 2026.

 

Ketua PERMAHI Hardiknas Dulman mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato dan Polres Pohuwato untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Wonggarasi Timur atas dugaan rentetan proyek fiktif sejak tahun 2021 hingga 2025.

ADVERTISEMENT

website

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Ketua PERMAHI menegaskan bahwa indikasi kerugian negara di desa tersebut sudah sangat terang benderang namun terkesan dibiarkan oleh otoritas terkait. Kami mencatat adanya pola yang berulang. Dana desa dicairkan penuh, namun realisasi di lapangan nol. Ini adalah penghinaan terhadap hak-hak rakyat desa.

 

Poin-Poin Tuntutan dan Bukti Dugaan Penyimpangan:

 

Dugaan Pekerjaan Fiktif Drainase (TA 2021): Anggaran senilai Rp35.000.000 meliputi Dusun Sukamulya dan Molamahu telah terserap habis, namun tidak ditemukan bekas pekerjaan pembersihan drainase di lokasi.

 

Misteri Pengadaan Rompong (TA 2022): Anggaran Rp140.000.000 untuk 4 unit rompong telah dicairkan 100%, namun fisik barang hingga kini tidak pernah dilihat oleh masyarakat nelayan setempat.

 

Proyek Jalan Tani Mangkrak (TA 2025): Realisasi pembangunan jalan tani dengan pagu Rp190.000.000 tercatat masih 0% (Nol Persen).

 

PERMAHI menilai Inspektorat Pohuwato terlalu lemah dalam melakukan audit investigatif, sehingga menciptakan kesan bahwa Kades Wonggarasi Timur “Kebal Hukum”.

 

PERMAHI secara tegas menuntut:

 

Kejaksaan Negeri Pohuwato segera melakukan pemanggilan terhadap Kades Wonggarasi Timur untuk dimintai keterangan.

 

Polres Pohuwato melalui Unit Tipidkor untuk turun ke lapangan melakukan cek fisik terhadap proyek-proyek yang diduga fiktif tersebut.

 

Bupati Pohuwato mengevaluasi kinerja Inspektorat yang dianggap gagal melakukan pencegahan korupsi di tingkat desa.

 

Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari Aparat Penegak Hukum (APH), kami dari PERMAHI akan mengonsolidasikan massa untuk melakukan aksi demonstrasi demi tegaknya supremasi hukum di Bumi Panua.

Berita Terkait

Klarifikasi Viral Status WA Anggota Polri, Kapolres Perintahkan Propam Lakukan Pemeriksaan
Viral, Rekaman Status Video WhatsApp Oknum Polres Pohuwato Di duga Terlibat Jual Beli Emas
Ketua Komisi I DPRD Boalemo: Seleksi Sekda Harus Transparan dan Bebas Intervensi
Fraksi Golkar DPRD Boalemo Desak Pemerataan Pembangunan hingga Desa
Paripurna DPRD Boalemo Bahas LKPJ 2025, Fraksi Soroti PAD dan Transparansi Anggaran
Hardi Mopangga Soroti Kebijakan WFA ASN di Boalemo, Dinilai Tak Selaras dengan Pemberian TPP
Jelang Ketupat, Ketua DPRD Boalemo Ingatkan Warga Jaga Ketertiban
Kisah Iqbal dan Driver Pohuwato: Bangkit Bersama Pani Gold Mine

Berita Terkait

Monday, 6 April 2026 - 20:53 WITA

Klarifikasi Viral Status WA Anggota Polri, Kapolres Perintahkan Propam Lakukan Pemeriksaan

Sunday, 5 April 2026 - 14:05 WITA

Viral, Rekaman Status Video WhatsApp Oknum Polres Pohuwato Di duga Terlibat Jual Beli Emas

Tuesday, 31 March 2026 - 19:06 WITA

Ketua Komisi I DPRD Boalemo: Seleksi Sekda Harus Transparan dan Bebas Intervensi

Monday, 30 March 2026 - 19:04 WITA

Fraksi Golkar DPRD Boalemo Desak Pemerataan Pembangunan hingga Desa

Monday, 30 March 2026 - 19:01 WITA

Paripurna DPRD Boalemo Bahas LKPJ 2025, Fraksi Soroti PAD dan Transparansi Anggaran

Berita Terbaru