BOALEMO, Newsline.id – Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo melakukan kunjungan kerja ke Depot Pertamina Provinsi Gorontalo dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Gorontalo, Kamis (7/5/2026), guna menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Boalemo.
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir. DPRD menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor transportasi, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro.
Dalam pertemuan itu, rombongan DPRD menyampaikan berbagai keluhan masyarakat sekaligus meminta adanya evaluasi terhadap alokasi kuota BBM untuk Kabupaten Boalemo yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Syam Mopangga, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang diterima DPRD dari masyarakat.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh BBM. Harapan kami, ada perhatian khusus dari Pertamina agar kuota BBM untuk Kabupaten Boalemo dapat dievaluasi dan ditambah sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Menurut Hardi, kelangkaan BBM yang terjadi berulang kali menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap sistem distribusi maupun besaran kuota yang dialokasikan bagi Kabupaten Boalemo.
Selain menyampaikan usulan penambahan kuota, DPRD juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi akibat terbatasnya pasokan BBM. Antrean panjang di SPBU dinilai menghambat mobilitas masyarakat, mengganggu distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan biaya operasional pelaku usaha.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Depot Pertamina Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai mekanisme distribusi dan kuota yang telah ditetapkan secara nasional. Pertamina juga menyampaikan akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan masing-masing daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pihak Hiswana Migas menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan pengelola SPBU dalam meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, termasuk dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
DPRD Kabupaten Boalemo berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM. Selain penambahan kuota, DPRD juga mendorong penguatan sistem distribusi dan pengawasan agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan. (*)
