BOALEMO – Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama DPRD Kabupaten Boalemo terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengoordinasikan percepatan proses perizinan pelepasan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Senin (6/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Boalemo Rum Pagau bersama Wakil Bupati Lahmudin Hambali. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Boalemo Iwan Woluwo, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Boalemo Hardi Syam Mopangga, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Asnaidi bersama Direktur Rijal. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas berbagai aspek teknis serta mekanisme percepatan prosedur perizinan pelepasan HGU agar proses administrasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, efektif, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPRD Boalemo, Iwan Woluwo, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.
“Kami di DPRD memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah daerah. Pelepasan HGU ini menjadi bagian penting dalam membuka ruang pemanfaatan lahan yang lebih produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Iwan, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi berbagai kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Boalemo, Hardi Syam Mopangga, menilai percepatan pelepasan HGU akan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Boalemo.
“Ketika lahan dapat dimanfaatkan secara optimal, maka peluang investasi akan semakin terbuka. Dampaknya bukan hanya pada masuknya investor, tetapi juga terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” kata Hardi.
Ia berharap hasil koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat segera ditindaklanjuti sehingga seluruh proses administrasi yang masih berjalan dapat dipercepat sesuai mekanisme yang berlaku.
