BOALEMO, – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan perpanjangan masa kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Fraksi Demokrat, Helmi Rasid, mengatakan pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah terkait status para P3K paruh waktu sebelum masa kontrak berakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masa kontrak P3K paruh waktu akan berakhir pada Agustus mendatang. Fraksi Demokrat akan terus memperjuangkan agar kontrak mereka dapat diperpanjang sehingga para pegawai memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya,” ujar Helmi.
Menurutnya, persoalan P3K paruh waktu bukan hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pelayanan publik serta kepastian kerja bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Helmi menilai pemerintah daerah perlu memberikan kepastian lebih awal agar para P3K tidak menghadapi ketidakpastian menjelang berakhirnya masa kontrak.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Namun demikian, menurutnya, keterbatasan fiskal tidak seharusnya menghambat upaya mempertahankan tenaga P3K yang masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
Sebagai alternatif, Fraksi Demokrat mengusulkan sejumlah langkah penyesuaian anggaran, antara lain mengevaluasi belanja perjalanan dinas maupun melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam situasi efisiensi anggaran, tentu perlu dilakukan penyesuaian skala prioritas. Kami mengusulkan beberapa opsi agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan kontrak P3K paruh waktu,” katanya.
Helmi menegaskan Fraksi Demokrat akan mengawal persoalan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Kabupaten Boalemo. Ia juga mendorong pemerintah daerah segera menyusun skema kebijakan yang memberikan kepastian kepada para P3K sebelum masa kontrak berakhir.
Menurutnya, kepastian status tenaga P3K paruh waktu tidak hanya penting bagi para pegawai, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil keputusan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan pelayanan publik, sehingga keberlangsungan tenaga P3K paruh waktu tetap terjaga sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. (*)
