BOALEMO, – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur serta penguatan kebijakan ekonomi daerah dalam penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, Senin (4/5/2026).
Dalam pandangan fraksi yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Silfana Saidi, pemerintah daerah didorong untuk menjadikan pemerataan pembangunan sebagai salah satu prioritas utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Silfana, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, jaringan irigasi, serta penyediaan jaringan listrik yang dinilai berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, tidak hanya di ibu kota kabupaten, tetapi juga di seluruh kecamatan. Infrastruktur yang memadai akan memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti sektor infrastruktur, Fraksi Golkar turut mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boalemo pada tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar 93,24 persen dari target atau lebih dari Rp83 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah diminta terus mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah agar kemampuan fiskal semakin kuat dalam membiayai pembangunan.
Fraksi Golkar juga menekankan bahwa kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan perlu diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Silfana, penyusunan program pembangunan hendaknya mengacu pada kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun hasil reses anggota DPRD, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Di bidang pembangunan manusia, Fraksi Golkar turut menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boalemo yang tercatat berada pada angka 69,89 dan masih berada dalam kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian lebih melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kami berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan langkah-langkah konkret dalam membuka kesempatan kerja, baik melalui sektor pemerintahan maupun sektor swasta, sehingga dapat menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Silfana.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Golkar berharap hasil evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih merata, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Boalemo. (*)
