PerBup Bermasalah Terbit, Plh Sekda Pohuwato Dinilai Gagal Kendalikan DLH

Thursday, 7 May 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POHUWATO, newsline.id, – Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan setelah Peraturan Bupati (PerBup) tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Plastik terlanjur diterbitkan meski belum melalui proses harmonisasi hukum yang tuntas.

 

Kondisi ini memicu penilaian bahwa Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Achmad Djuuna, gagal mengendalikan dan mengawasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam proses penyusunan regulasi daerah.

ADVERTISEMENT

website

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

PerBup Nomor: 100/Pem-DLH/524 tertanggal 29 April 2026 itu diketahui telah beredar luas dan memicu polemik publik sebelum akhirnya diperintahkan untuk ditarik kembali oleh Wakil Bupati Pohuwato.

 

Ironisnya, regulasi tersebut disebut belum melalui tahapan verifikasi, pembahasan, hingga harmonisasi bersama Bagian Hukum Setda Pohuwato.

 

“Itu sudah masuk dalam pembahasan kami di Pemkab Pohuwato, dan Wakil Bupati sudah memerintahkan untuk menarik kembali draf PerBup sebelumnya,” ujar Achmad Djuuna saat ditemui awak media di ruang Setda Pohuwato, Rabu (6/5/2026).

 

Pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa pemerintah daerah kecolongan akibat lemahnya pengawasan internal terhadap proses lahirnya produk hukum daerah.

 

DLH Pohuwato dinilai terlalu dini menerbitkan regulasi strategis tanpa memastikan seluruh mekanisme hukum telah dipenuhi secara lengkap.

 

Situasi semakin menjadi sorotan setelah pemerintah daerah mengakui langkah penarikan dilakukan usai polemik aturan tersebut ramai dibahas di media sosial.

 

“Karena sudah menjadi pembahasan di media sosial sehingga wabup memerintahkan menarik kembali PerBup itu,” lanjut Achmad.

 

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Pohuwato, Owin Mohi, memastikan PerBup tersebut belum dapat diberlakukan karena masih harus melalui proses hukum dan harmonisasi lebih lanjut.

 

“Itu akan diproses lebih lanjut, diverifikasi, dibahas, kemudian diharmonisasi,” tegas Owin.

 

Fakta bahwa regulasi telah terbit sebelum seluruh tahapan hukum selesai dinilai menjadi tamparan bagi sistem pengawasan birokrasi di lingkungan Pemkab Pohuwato.

 

Kini pemerintah daerah terpaksa melakukan evaluasi ulang terhadap PerBup tersebut guna menghindari persoalan hukum dan kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat.

Berita Terkait

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315
Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat
Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel
Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat
500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race
Banggar DPRD Kabgor Evaluasi Program OPD, Dorong Percepatan Realisasi Anggaran 2026
Mahmud Bobihu: Siswa Madrasah Gorontalo Punya Potensi Bersaing di Tingkat Dunia
Evaluasi Pendidikan Triwulan IV, Sugondo Tekankan Penguatan Kompetensi Guru

Berita Terkait

Sunday, 22 November 2026 - 18:39 WITA

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira Ucapkan Selamat HUT ke-4 Kodim 1315

Sunday, 22 November 2026 - 18:26 WITA

Roman Nasaru Apresiasi Rebranding PRG, Harap Dongkrak Ekonomi Masyarakat

Sunday, 22 November 2026 - 14:21 WITA

Pentadio Resort Berganti Nama Jadi PRG, Sofyan Puhi Abadikan Jasa Rachmad Gobel

Sunday, 22 November 2026 - 13:51 WITA

Pentadio Resort Resmi Berganti Nama Jadi PRG, Identitas Wisata Gorontalo Diperkuat

Sunday, 22 November 2026 - 09:42 WITA

500 Pelari Ramaikan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Tonny Junus Lepas Pemuda Fun Race

Berita Terbaru