BOALEMO, newsline.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo mendesak pemerintah daerah menghentikan pola pembangunan yang timpang dan mulai memastikan pemerataan hingga ke desa serta kawasan produktif.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi Golkar tampil dengan sikap tegas. Pembangunan, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada angka-angka administratif, melainkan harus menjawab realitas kehidupan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Fraksi Golkar, Silfana Saidi, menyampaikan bahwa meski LKPJ secara umum telah memotret jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, substansi pemerataan masih menjadi pekerjaan besar yang belum terselesaikan.
“Pembangunan harus hadir di ruang hidup masyarakat, bukan sekadar di atas kertas laporan,” tegas Silfana.
Ia menilai, pembangunan yang terpusat di titik-titik tertentu berpotensi melanggengkan ketimpangan. Desa-desa yang menjadi penopang sektor pertanian dan aktivitas ekonomi rakyat justru masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dasar.
Fraksi Golkar memetakan sejumlah persoalan konkret, mulai dari jalan desa yang rusak, jembatan rawan putus, hingga minimnya akses listrik di kawasan produktif. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Di Kecamatan Tilamuta, misalnya, sejumlah ruas jalan strategis disebut belum mendapatkan perhatian maksimal, padahal menjadi jalur utama mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Selain itu, jembatan di Dusun 5 Desa Lahumbo juga menjadi sorotan. Infrastruktur tersebut dinilai krusial karena menghubungkan masyarakat dengan lahan perkebunan, namun kondisinya rawan terdampak banjir.
Dalam perspektif yang lebih luas, Fraksi Golkar mendorong pergeseran paradigma pembangunan—dari sekadar proyek fisik menjadi pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga listrik bukan hanya proyek, tetapi fondasi keadilan sosial,” ujar Silfana.
Menurutnya, tanpa infrastruktur yang memadai, akses ekonomi masyarakat akan terhambat, mobilitas terbatas, serta ketimpangan sosial semakin melebar.
Sorotan serupa juga diarahkan ke sejumlah wilayah lain seperti Botumoito, Paguyaman Pantai, Wonosari, Dulupi, hingga Mananggu, yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dalam pemerataan pembangunan.
Di sektor keuangan, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mendekati target. Namun demikian, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut mereka, harus menjadi agenda strategis guna mendorong kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka pengangguran juga menjadi perhatian, sebagai indikator bahwa pembangunan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa penerimaan terhadap LKPJ 2025 bukan berarti tanpa catatan. Evaluasi tersebut harus menjadi pijakan dalam memperbaiki arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Pembangunan harus merata, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Silfana. (*)
