BOALEMO, newsline.id – Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasid, menegaskan bahwa proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) harus berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Helmi, Selasa (31/03/2026), menyikapi tahapan seleksi yang diikuti oleh empat kandidat, yakni Prof. Dr. Nurdin Baderan, Drs. Teguh Jatmika, Syarifudin Lamusu, SE, MM, serta Rahmat Biya, SKM, MM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keempat calon tersebut merupakan representasi sumber daya terbaik yang dimiliki Kabupaten Boalemo.
“Prinsipnya, keempat calon ini adalah putra terbaik Boalemo yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang masing-masing. Tinggal bagaimana proses seleksi ini benar-benar dijalankan secara transparan, objektif, dan akuntabel,” tegas Helmi.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti peran strategis Tim Seleksi (Timsel) yang diketuai oleh Rauf Hatu. Ia menekankan pentingnya profesionalisme tim guna menghindari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik.
“Kami berharap Tim Seleksi bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi. Ini bukan sekadar memilih pejabat, tetapi menentukan arah masa depan birokrasi Boalemo,” lanjutnya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Helmi menilai posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif tertinggi, melainkan motor penggerak stabilitas serta efektivitas kebijakan daerah.
Karena itu, ia menegaskan bahwa proses seleksi terbuka harus dimaknai sebagai ruang kompetisi yang sehat, bukan sekadar formalitas administratif.
Helmi bahkan menyebut, keberhasilan seleksi ini akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi. Proses yang transparan, menurutnya, akan melahirkan legitimasi kuat bagi Sekda terpilih.
Sebaliknya, jika seleksi dicederai oleh kepentingan tertentu, maka bukan hanya kualitas pejabat yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Sekda yang terpilih nanti harus benar-benar figur yang mampu membawa perubahan, memperbaiki sistem, dan memperkuat kinerja birokrasi. Ini momentum penting yang tidak boleh disia-siakan,” pungkasnya. (*)
