BOALEMO, newsline.id — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Boalemo, Hardi Syam Mopangga, menyoroti kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin (30/3/2026).
Dalam forum itu, Fraksi Demokrat menyampaikan tujuh rekomendasi, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Hardi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencermati penjelasan Bupati Boalemo mengenai langkah efisiensi yang akan ditempuh pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, ia menilai kebijakan WFA bagi ASN perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Khusus untuk efisiensi ini, sekalipun terasa sebagai kepahitan bagi kita semua, Fraksi Demokrat telah menyimak apa yang disampaikan Bupati Boalemo terkait upaya efisiensi,” ujar Hardi dalam paripurna.
Ia menyoroti bahwa dengan skema WFA yang membatasi hari kerja tatap muka—hanya tiga hari untuk pelayanan—terdapat potensi penurunan kualitas layanan kepada masyarakat. Di sisi lain, ASN tetap menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebagai insentif kinerja.
“Ada satu hal yang perlu dikaji, terkait kebijakan WFA yang hanya tiga hari untuk pelayanan masyarakat. Di sisi lain, ASN tetap menerima TPP,” katanya.
Menurutnya, TPP pada prinsipnya merupakan bentuk penghargaan bagi ASN yang menunjukkan kinerja optimal dan capaian kerja yang tinggi. Karena itu, kebijakan efisiensi seharusnya berjalan selaras dengan sistem pemberian insentif tersebut.
“Saya melihat ini tidak seiring. TPP adalah bentuk reward bagi ASN yang berkinerja baik, yang memiliki capaian luar biasa,” tegasnya.
Fraksi Demokrat, lanjut Hardi, khawatir kebijakan WFA justru tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang tengah didorong pemerintah daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik fraksi, meski berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.
“Sekalipun ini pahit dan bisa saja membuat saya tidak disukai ASN, itu tidak menjadi masalah. Yang penting demi keselamatan daerah,” ujarnya.
Meski mengkritisi, Hardi menegaskan Fraksi Demokrat tidak menolak pemberian TPP. Ia bahkan menyatakan dukungan penuh terhadap insentif tersebut selama kondisi keuangan daerah mencukupi.
“Jika anggaran mencukupi, saya yang paling terdepan mendukung TPP diberikan kepada ASN,” katanya.
Namun demikian, ia kembali menekankan pentingnya kajian komprehensif agar kebijakan WFA tidak menimbulkan persoalan administratif maupun temuan di kemudian hari.
“Jangan sampai ini menjadi temuan. Kita mengefisiensikan waktu, tapi TPP tetap berjalan. Ini perlu dikaji,” pungkasnya. (*)
